Ancaman kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan belum juga surut, meski jaminan perlindungan terus diperkuat. Aturan terbaru anti-SLAPP, baru tahun lalu dirilis melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 10. Setahun sebelumnya, juga sudah ada Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Kasus teranyar menimpa Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo, yang dilaporkan ke polisi oleh ormas Putra Putri Tempatan Bangka Belitung, dalam kapasitasnya sebagai ahli di pengadilan. Prof Bambang memberikan keterangan tentang kerugian negara dalam kasus timah. Prof Bambang berulang kali diundang sebagai ahli di berbagai kasus terkait kerusakan lingkungan. Berulang kali pula, ia dihadapkan dengan upaya kriminalisasi, padahal aturan perlindungan makin berlapis. Pejuang lingkungan memang banyak menjadi target kriminalisasi. Berdasarkan data WALHI 2024, ada 1.054 orang, di antaranya 28 perempuan dan 11 anak, diduga dikrimininalisasi lantaran memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya. Mengapa pelaporan pada pegiat lingkungan masih terjadi meski sudah ada berbagai aturan anti-SLAPP? Bagaimana mendorong agar sosok seperti Prof Bambang Hero tak menjadi "langganan" kasus SLAPP? Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi momok bagi kelompok rentan, marjinal, dan terpinggirkan. UU ITE kerap dijadikan alat kriminalisasi karena banyak memuat pasal karet, meski sudah beberapa kali direvisi. Petaka itulah yang tengah menjerat Septia Dwi Pertiwi, eks buruh PT Hive Five. Ia dilaporkan mantan bosnya, Jhon LBF, atas tuduhan pencemaran nama baik, terkait cuitannya di X pada 2022. Septia mengungkap sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan di Hive Five, seperti upah di bawah UMR, uang lembur yang tak dibayar, hingga pemotongan gaji sepihak. Septia dijerat Undang-Undang ITE tahun 2016, ia dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Rencananya pekan depan, bakal ada pembacaan vonis Septia. Kasus Septia menambah panjang daftar orang-orang yang dikriminalisasi dengan UU ITE karena menyampaikan pendapatnya di media sosial. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, setidaknya tercatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital pada periode Januari-Maret 2024. Seperti apa perjuangan Septia untuk mendapatkan keadilan? Adakah peluang Septia dibebaskan? Mengapa UU ITE meski sudah beberapa kali direvisi, masih dijadikan alat untuk membungkam kritik dan pendapat? Kita bincangkan langsung bersama dengan Septia Dwi Pertiwi dan Dosen Fakultas Hukum UGM, Herlambang P. Wiratraman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Belakangan Ujian Nasional (UN) menjadi topik perbincangan yang menarik. Pembahasan di publik terus bergulir sejak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melempar sinyal kuat untuk menghidupkan kembali UN, di tahun ajaran 2025/2025. Menurutnya, UN penting untuk memetakan mutu pendidikan dan mengukur kemampuan pelajar secara individual. Sejak 2021, Ujian Nasional dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Artinya Asesmen Nasional baru berlangsung sekitar tiga tahun, ibaratnya seumur jagung, jika dibandingkan dengan UN yang sudah puluhan tahun. Penghapusan UN ketika itu juga melewati perdebatan alot antara kalangan yang pro dan kontra. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjanjikan bahwa UN mendatang bakal menggunakan sistem evaluasi baru, yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Apakah menghidupkan kembali UN adalah langkah tepat dan bijak? Bagaimana dengan nasib Asesmen Nasional? Apakah UN masih relevan dengan tantangan zaman di masa mendatang? Kita akan membincangkan hal ini bersama Iwan Pranoto, Pengajar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus Human Metapneumovirus atau virus HMPV sudah terdeteksi di Indonesia. Anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak terpapar. Awalnya peningkatan kasus HMPV dilaporkan terjadi di Tiongkok khususnya pada kelompok usia 14 tahun ke bawah. Kemudian ada temuan kasus di beberapa negara seperti Hong Kong, Malaysia, India, kemudian Indonesia. Muncul kekhawatiran, apakah virus HMPV bakal seperti Covid-19 dan menjadi pandemi baru? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap tenang, karena HMPV adalah flu biasa yang tidak mematikan dan bukan ancaman baru. Benarkah demikian? Seberapa berbahaya virus HMPV? Apa yang masyarakat harus ketahui soal virus ini? Bagaimana langkah pencegahan maupun penanganannya? Mitigasi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita bincangkan bersama Dokter Diah Handayani Spesialis Paru Konsultan dan Dokter Iwan Ariawan, MS. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sikap pemerintah yang berubah-ubah terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di pengujung tahun 2024 masih menyisakan persoalan. Keputusan menerapkan PPN 12 persen ke barang dan jasa super mewah dirilis hanya beberapa jam sebelum rencana pemberlakuan yang awalnya di 1 Januari 2025. Beberapa hari sebelumnya, pasar sudah ancang-ancang mengantisipasi pajak baru, terlihat dari harga-harga barang yang merangkak naik, tak sedikit konsumen yang telanjur membayar PPN 12 persen. Pemerintah menjanjikan bakal mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Bagaimana memastikan janji itu ditepati? Apa saja kompensasi yang harusnya diterima kelompok terdampak kebijakan pemerintah yang berubah-ubah? Apakah paket stimulus ekonomi bakal mampu menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah Bersama Agus Suyatno, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Akhmad Akbar Susanto, Direktur Riset bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, CORE Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden (presidential threshold) dinilai fenomenal dan diapresiasi banyak kalangan, mulai dari pegiat hukum dan demokrasi, termasuk partai politik. Butuh lebih dari 30 kali uji materi, sebelum akhirnya MK menyatakan ketentuan ambang batas itu inkonstitusional. Langkah tersebut membuka peluang lebih banyak kandidat untuk bersaing di pemilihan presiden. Sebelumnya sesuai pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pasangan capres-cawapres hanya bisa diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan legislatif periode sebelumnya. Hal yang menarik, salah satu pemohon uji materi yang dikabulkan adalah empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bagaimana cerita di balik sepak terjang para Gen Z ini mengubah wajah demokrasi? Apa saja implikasi penghapusan presidential threshold terhadap sistem pemilu? Bagaimana peluang dan risikonya? Kita bincangkan bersama Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pemohon Uji Materi Presidential Threshold, Enika Maya Oktavia dan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menyambut tahun baru 2025, kita tentu memiliki harapan besar pada perekonomian Indonesia. Apalagi dengan pemerintahan baru yang diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian. Perekonomian Indonesia selama 2024 mengalami pasang surut. Mulai dari inflasi yang tinggi, penurunan daya beli masyarakat, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah industri tekstil. Untuk menambah pendapatan, instrumen investasi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini tersedia banyak instrumen investasi yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan modal yang juga beragam. Bagaimana prediksi ekonomi di tahun 2025? Seperti apa pengaruhnya ini pada kemampuan masyarakat untuk berinvestasi? Kita akan bincangkan hal ini bersama Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios dan Aulia Akbar, Certified Financial Planner. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Memasuki musim hujan saat liburan Nataru 2024, BMKG memprediksi adanya peningkatan aktivitas hujan. Kondisi ini makin meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi yang terus melanda Indonesia di sepanjang 2024. Di awal Desember 2024 saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi tiga puluhan kejadian bencana di berbagai daerah. Kejadian ini menyebabkan puluhan korban jiwa, hilang dan luka-luka, serta hampir 100 ribu warga mengungsi. Tentunya situasi ini juga akan memengaruhi perjalanan warga yang akan bepergian, baik dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, saat libur natal dan tahun baru. Apa persiapan pribadi yang harus dilakukan? Apa upaya yang dilakukan BPNP untuk membantu kelancaran liburan dan perjalanan masyarakat? Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA), Rio Octaviano dan Risma Sunarty, Wakil Ketua MPBI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wacana memaafkan koruptor asal mengembalikan uang negara yang telah dicuri yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam para pegiat antikorupsi. Usulan ini disebut bertentangan dengan UU Tipikor yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana. Pernyataan Presiden Prabowo ini juga tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu ia menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan tegas. Sementara di sisi lain, RUU Perampasan Aset tidak masuk prolegnas 2025. Padahal RUU ini diyakini bakal memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara. Apakah memaafkan koruptor asal mengembalikan uang curiannya bentuk pemberantasan korupsi? Bagaimana pengaruh usulan ini pada semangat pemberantasan korupsi di tanah air? Dari segi hukum, bagaimana implikasinya? Kita bincangkan dengan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA), Fakultas Hukum UGM Yance Arizona dan Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perempuan telah menjadi pilar utama dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Peran mereka sangatlah krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, komunitas, hingga dunia kerja. Meskipun peran perempuan semakin diakui, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi gender,kekerasan, bahkan stereotip gender. Dalam rangka menyambut hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, PT Transjakarta sebagai layanan transportasi publik yang inklusif ingin turut memberdayakan perempuan dan senantiasa ingin memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk perempuan. Lalu, program apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh PT. Transjakarta untuk lebih meningkatkan inklusifitas bagi perempuan? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini bersama narasumber: 1. Mayangsari Dian Irwantari - Direktur Keuangan , SDM dan Umum PT. Transportasi Jakarta *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta masyarakat melapor jika ada pihak yang mengganggu atau mempersulit ibadah perayaan Natal. Pada kesempatan yang sama Gibran juga menekankan Indonesia sebagai negara yang dianugerahi keberagaman yang mesti dirawat dan dijaga sebagai salah satu kekuatan bangsa. Pernyataan ini tentu tak boleh berhenti jadi omon-omon belaka, sebab berbagai pelanggaran atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di tanah air terus terjadi. Bulan ini saja setidaknya ada dua kasus jadi sorotan masyarakat. Yakni, penolakan terhadap kegiatan perayaan Natal di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Cibinong, Bogor dan pelarangan pertemuan tahunan atau Jalsah Salanah Ahmadiyah di Manislor, Kuningan. Faktanya, keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai pelanggaran KBB masih belum nampak. Dari tahun ke tahun, Setara Institute mencatat ratusan pelanggaran KBB seperti penolakan pendirian tempat ibadah, pembubaran kegiatan ibadah, perusakan, hingga tindakan intoleransi terhadap kelompok tertentu masih terus terjadi. Lebih jauh soal situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air sepanjang tahun ini serta upaya yang mesti dilakukan pemerintah pada tahun mendatang, kita bincangkan bersama Sekretaris Eksekutif KKC PGI, Bapak Pendeta Jimmy Sormin dan Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Meski mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, pemerintah bersikukuh menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini kata pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kenaikan PPN jadi 12 persen tidak berlaku untuk semua barang, hanya untuk produk barang dan jasa mewah. Disebutkan yang termasuk di dalamnya antara lain bahan pangan premium, pelayanan kesehatan hingga pendidikan premium. Tapi begitu tetap ada kekhawatiran PPN 12 persen ini memengaruhi masyarakat secara umum. Apakah demikian? Bagaimana sebaiknya menyikapi kebijakan ini? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mengemuka. Wacana yang sudah beberapa kali disuarakan ini, kali ini kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung jadi landasan usulan ini. Gagasan ini banjir kritik karena dianggap bakal menghilangkan esensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Lebih jauh menyikapi wacana ini, kita bincangkan bersama Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad dan Direktur Netgrit dan Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay.

Rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan hukuman atau amnesti kepada puluhan ribu narapidana disambut baik namun dengan catatan oleh pegiat hukum. Transparansi dan akuntabel harus jadi perhatian pemerintah agar program ini tidak disalahgunakan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada sekitar 44 ribu napi yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Menurut Supratman program ini untuk menangani overcrowding atau kelebihan kapasitas di rutan dan lapas di Indonesia yang sudah lama terjadi di Indonesia. Bila melihat data di laman sistem database pemasyarakatan (SDP) publik Ditjen PAS, ada kelebihan kapasitas penghuni hingga 89,3 persen. Kondisi ini sangat berdampak ada kesehatan baik fisik dan mental para napi. Komnas HAM bahkan menyebut overcrowding merupakan salah satu penyumbang persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Apakah pemberian amnesti langkah efektif untuk mengatasi overcrowding? Kriteria napi seperti apa yang sebaiknya mendapat amnesti? Bagaimana pengawasannya? Apa langkah lain yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah overcrowding di lapas dan rutan indonesia? Kita bincangkan bersama Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar dan Pengacara Publik LBH Masyarakat, Maruf Bajammal.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006, wacana untuk menghidupkan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kembali mencuat. Kali ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember. Yusril mengklaim UU ini bakal menjadi dasar kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Sebelumnya, UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi digadang-gadang sebagai jalan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional pasca-Orde Baru. Termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selang dua tahun kemudian MK membatalkan UU itu sebab dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Seperti apa tanggapan pegiat HAM dengan kembali munculnya wacana menghidupkan UU KKR ini? Bagaimana pula memastikan UU ini nantinya berpihak pada korban? Kita akan bincangkan dengan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai dan Mantan Direktur Bantuan Hukum YLBHI dan Mantan Anggota DPR RI, Taufik Basari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mulai 1 Januari 2025, seluruh transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan katalog elektronik versi 6.0. Presiden Prabowo Subianto mengeklaim e-katalog versi terbaru ditujukan untuk mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya digitalisasi diharapkan bisa mengurangi potensi korupsi Di sisi lain, meski e-katalog sudah terbit berjilid-jilid, tetapi korupsi pengadaan barang dan jasa juga tetap marak. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi kasus kedua terbesar setelah gratifikasi atau penyuapan. Apa kelemahan e-katalog selama ini sehingga koruptor masih leluasa beraksi? Bagaimana memastikan katalog elektronik versi teranyar, bisa efektif tekan korupsi? Seperti apa kesiapan pemda menyongsong era e-katalog jilid 6 ini? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman dan Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jemaah Ahmadiyah untuk kesekian kalinya menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Pertemuan tahunan atau Jalsah Salanah Ahmadiyah yang mestinya digelar pekan lalu di Manislor, Kuningan, Jawa Barat, dilarang pemda. Dalam tiap konflik, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan ada ratusan anak Ahmadiyah yang terampas haknya akibat peristiwa itu. Kerentanan mereka kian berlapis karena selama ini, mereka sudah dirundung stigma dan diskriminasi sebagai kelompok minoritas agama. Seperti apa kondisi terkini anak-anak Ahmadiyah yang terdampak pelarangan Jalsah Salanah? Langkah apa yang harus segera diambil negara untuk memulihkan hak-hak mereka? Bagaimana memutus rantai stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak Ahmadiyah? Kita bincangkan bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Apituley dan Suciyati, Peserta Jalsah Salanah dan Perempuan Ahmadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tentu kita pernah mendengar berita tentang pelanggaran kekayaan intelektual seperti pelanggaran hak cipta maupun merek. Pelanggaran hukum terhadap kekayaan intelektual, utamanya hak cipta, kian mudah terjadi. Perkembangan teknologi memungkinkan suatu karya ciptaan diduplikasi, dimodifikasi, dan disebarkan tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya melindungi kreativitas masyarakat agar mendapat perlindungan tepat. Tahun 2024, DJKI telah melaksanakan program Tahun Tematik Indikasi Geografis. Dan, di tahun 2025 DJKI mencanangkan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri (TTHCDI). Lalu, apa yang ingin dicapai melalui tahun tematik 2025 ini? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini dalam Ruang Publik KBR bersama Agung Damarsasongko, S.H., M.H. – Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di Indonesia, orang dengan disabilitas masih dianaktirikan. Mereka kesulitan mengakses layanan publik maupun pekerjaan. Keberpihakan negara masih di tataran minimal. Misalnya, dalam hal norma, sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pemenuhannya jauh dari harapan. Di antaranya soal kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, serta swasta untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas, belum juga dipatuhi. Lelah menanti negara, di akar rumput, muncul inisiatif-inisiatif untuk mengupayakan keadilan bagi penyandang disabilitas. Di Ruang Publik KBR, kita akan berbincang dengan Khotimah, perwakilan Komunitas Ramah Tuli Jombang (KORATUL) dan Lidwina Wurie, founder Difabel Zone, tentang kerja-kerja yang mereka lakukan untuk mendorong Indonesia lebih inklusif terhadap disabilitas. Siaran ini dibuat oleh KBR Media dengan pendanaan dari Social Impact Reporting Initiative Project WAN IFRA Women in News, berdasarkan kebijakan dan panduan editorial KBR Media, dengan tetap mempertahankan independensi editorial KBR Media. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Istilah femisida masih asing bagi khalayak ramai, bahkan di tataran pemerintah atau penegak hukum. Padahal, kasusnya terus bermunculan dan memakan korban jiwa. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti oleh kekasihnya, Ronald Tannur. Kasus ini termasuk femisida, sebab pelaku menganiaya dan membunuh korban karena jenis kelamin atau gendernya. Kategori kejahatan luar biasa lantaran kekerasannya berlapis dan ekstrem. Di kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), alarm soal femisida turut digaungkan para aktivis. Mereka ingin menggugah kesadaran masyarakat dan negara agar tidak menganggap femisida sebagai pembunuhan biasa. Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang lebih jauh tentang femisida dan bagaimana mendorong negara memberikan perhatian lebih pada isu tersebut, bersama Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mona Ervita dan Direktur Program Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Anindya Vivi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id